SUARASENI, PEKALONGAN — Ketika malam turun dan kawasan Alun-Alun Kajen serta sejumlah titik keramaian mulai dipenuhi warga, ruang publik yang semestinya menjadi tempat nyaman untuk keluarga justru kembali disorot akibat maraknya model usaha kuliner yang oleh sebagian warga disebut sebagai “Angkringan Tobrut”.
Istilah tersebut digunakan warga untuk menyebut angkringan yang menampilkan pekerja dengan busana yang dinilai minim dan menjadikan penampilan fisik sebagai bagian dari daya tarik usaha.
Persoalannya bukan semata soal selera berpakaian. Ketika aktivitas tersebut berlangsung di ruang publik yang juga digunakan anak-anak dan keluarga, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: di mana batas antara strategi pemasaran usaha, ketertiban umum, kepatutan di ruang publik, dan potensi pelanggaran aturan daerah?
Sejumlah warga mengaku fenomena semacam itu sebelumnya sempat mereda setelah mendapat sorotan publik dan dilakukan pengawasan oleh aparat. Namun, ketika intensitas pengawasan menurun, aktivitas serupa disebut kembali terlihat.
“Dulu angkringan itu tempat ngobrol santai, harganya merakyat, suasananya hangat. Sekarang kalau membawa anak dan istri ke area tertentu malah merasa canggung,” ujar seorang warga Kajen.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan warga dan perlu ditempatkan sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh usaha angkringan melakukan pelanggaran.
BUKAN SOAL ANGKRINGANNYA, TAPI BATAS KETERTIBANNYA
Usaha kuliner dan UMKM jelas memiliki posisi penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Tidak ada alasan untuk mematikan usaha hanya karena sebuah model pemasaran berbeda.
Namun, kebebasan berusaha tetap berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Ruang publik bukan ruang tanpa aturan.
Karena itu, jika suatu bentuk promosi atau aktivitas usaha menimbulkan keresahan, mengganggu ketenteraman, atau masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang peraturan daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan secara terukur.
Di sinilah Pemkab Pekalongan dituntut tidak berhenti pada patroli sesaat.
TERNYATA BUKAN “KEKOSONGAN HUKUM”
Menariknya, anggapan bahwa Kabupaten Pekalongan tidak memiliki payung hukum ketertiban umum ternyata tidak sepenuhnya tepat.
Kabupaten Pekalongan telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
Perda tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 3 September 2024 serta secara resmi mencabut Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.
Perda 10/2024 sendiri mengatur penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan, penyidikan hingga ketentuan pidana.
Abstrak resmi perda menyebut adanya sanksi administratif dan ketentuan pidana dengan ancaman kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta, sesuai ketentuan yang diatur dalam perda tersebut.
Artinya, persoalan yang perlu dijawab bukan semata “apakah ada aturan?”, melainkan:
Apakah aturan tersebut sudah ditegakkan secara konsisten?
PERDA LAMA PUN PERNAH MENGATUR PERILAKU ASUSILA DI RUANG PUBLIK
Sebagai gambaran perkembangan regulasi, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 yang kini sudah dicabut pernah secara eksplisit mengatur larangan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, alun-alun, tempat rekreasi, dan tempat umum lainnya.
Perda lama tersebut juga mengatur larangan menyediakan tempat usaha tertentu sebagai lokasi mangkal atau transaksi awal prostitusi maupun untuk melakukan perbuatan asusila.
Namun, karena Perda 2/2012 telah dicabut, penegakan saat ini harus merujuk pada Perda 10/2024 dan aturan lain yang masih berlaku, bukan menggunakan ketentuan perda lama sebagai dasar hukum aktif.
SATPOL PP TAK BOLEH BEKERJA HANYA SAAT VIRAL
Secara nasional, PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Karena itu, pola penertiban yang hanya muncul ketika sebuah fenomena menjadi viral justru membuka pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan.
Jika memang terdapat pelanggaran, penanganannya harus berdasarkan bukti, ketentuan yang berlaku dan prosedur yang jelas.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah juga berkewajiban menjelaskan dasar hukumnya kepada masyarakat agar tidak terjadi penghakiman sepihak terhadap pelaku usaha.
JANGAN JADIKAN “KOTA SANTRI” SEKADAR LABEL
Predikat religius sebuah daerah tidak cukup dipertahankan melalui slogan.
Ia tercermin dari bagaimana pemerintah menjaga ketertiban, bagaimana pelaku usaha menghormati ruang publik, dan bagaimana masyarakat menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab.
Karena itu, persoalan “Angkringan Tobrut” seharusnya tidak diarahkan menjadi perang terhadap UMKM, apalagi menghakimi perempuan berdasarkan penampilan.
Yang harus diperiksa adalah aktivitas usahanya, konteks ruang publiknya, dampaknya terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.
Pemkab Pekalongan bersama Satpol PP, perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat perlu memastikan penanganannya berjalan konsisten.
Bukan hari ini ditertibkan, besok dibiarkan.
Bukan ketika ramai diberitakan baru bergerak, lalu kembali senyap setelah sorotan hilang.
Sebab bila aturan sudah tersedia tetapi penerapannya tidak konsisten, yang dipertaruhkan bukan sekadar wajah sebuah angkringan.
Yang dipertaruhkan adalah wibawa regulasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
