Ketapang, Kalimantan Barat — Dugaan praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan publik mengarah ke SPBU 64.788.12 yang berlokasi di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang.
Aktivitas yang diduga melibatkan jaringan terorganisir ini memicu kekhawatiran luas, tidak hanya soal kerugian negara, tetapi juga runtuhnya keadilan distribusi energi bagi rakyat kecil.
Berdasarkan hasil penelusuran tim media pada 13 Juni 2026, ditemukan indikasi kuat adanya alur distribusi BBM subsidi yang menyimpang dari peruntukannya. BBM yang semestinya dinikmati oleh nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah, diduga dialihkan ke pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dan keuntungan ekonomi yang lebih besar.
Penelusuran lapangan bahkan mengarah pada dugaan keberadaan lokasi penampungan berskala besar di kawasan Simpang Empat Nanga Tayap. Titik ini disebut-sebut sebagai salah satu pusat distribusi ulang BBM subsidi yang tidak sah.
Dugaan Jaringan Terorganisir dan Pembiaran Sistemik
Sejumlah sumber menyebut praktik ini bukan fenomena baru. Aktivitas diduga telah berlangsung lama dan melibatkan rantai distribusi yang rapi—mulai dari pengumpulan di SPBU, penampungan, hingga penyaluran ke sektor industri atau pihak yang tidak berhak.
Lebih mengkhawatirkan, beredar dugaan adanya “setoran keamanan” kepada oknum tertentu yang membuat praktik ini berjalan tanpa hambatan berarti. Jika benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar pelanggaran distribusi, melainkan indikasi kuat adanya pembiaran sistemik yang mencederai hukum dan keadilan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU 64.788.12 belum memberikan tanggapan resmi atas upaya konfirmasi yang dilakukan tim media.
Negara Berpotensi Rugi, Rakyat Jadi Korban
Muhammad Najib, Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat, menegaskan bahwa dugaan ini tidak boleh dianggap remeh. Ia mendesak aparat penegak hukum, BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah segera turun tangan.
“BBM subsidi adalah uang rakyat yang dikembalikan dalam bentuk bantuan energi. Jika diselewengkan, maka yang dirampas bukan hanya anggaran negara, tetapi juga hak hidup masyarakat kecil,” tegas Najib.
Ia menekankan pentingnya penindakan menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan pihak yang diduga menikmati keuntungan terbesar.
Dampak Nyata: Dari Kelangkaan hingga Ketidakadilan Ekonomi
Jika dugaan ini terbukti, dampaknya sangat luas dan sistemik:
- Kerugian keuangan negara akibat subsidi tidak tepat sasaran
- Kelangkaan BBM subsidi di tingkat masyarakat
- Meningkatnya biaya operasional petani, nelayan, dan UMKM
- Terciptanya persaingan usaha tidak sehat
- Menurunnya kepercayaan publik terhadap negara
- Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang semakin meluas
Regulasi Dilanggar: Ancaman Pidana Menanti
Praktik penyalahgunaan BBM subsidi jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Di antaranya:
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan:
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. - Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yang menegaskan bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang berhak.
- Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 jo. perubahannya, yang mengatur pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi secara ketat dan terukur.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak masyarakat atas barang kebutuhan pokok yang adil dan tidak diselewengkan.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan keterlibatan aparat atau unsur penyalahgunaan jabatan, maka dapat pula dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Aparat Jangan Diam: Ujian Integritas Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar retorika. Pembiaran hanya akan memperkuat persepsi bahwa mafia BBM subsidi kebal hukum.
Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merampas hak rakyat.
Asas Praduga Tak Bersalah
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan keterangan sejumlah sumber. Seluruh pihak yang disebutkan tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Redaksi membuka ruang klarifikasi kepada pihak SPBU 64.788.12, Pertamina, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Ketapang, serta aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan resmi.
Jika hukum masih punya nyali, maka mafia BBM subsidi harus dibongkar hingga ke akarnya.
Editor: DM MPGI
Sumber: Tim Media & Lembaga
