MOROWALI, SULAWESI TENGAH — Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi kembali menegaskan perjuangannya memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun dan kini menjadi objek persoalan dengan PT Vale Indonesia Tbk.
Langkah penting dilakukan melalui verifikasi lapangan di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Morowali, pemerintah daerah, manajemen PT Vale Indonesia Tbk., serta pihak-pihak terkait.
Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung pelaksanaan verifikasi sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Namun, bagi masyarakat adat, verifikasi tersebut bukan akhir dari persoalan. Masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan, yakni memastikan batas, luas, riwayat penguasaan, dan status hukum keseluruhan lahan yang dipersoalkan.
47 HEKTARE TERSEBAR DI DUA PROVINSI
Berdasarkan keterangan Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi, keseluruhan lahan yang dipersoalkan mencapai sekitar 47 hektare.
Rinciannya, sekitar 12 hektare berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan 35 hektare lainnya berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali.
Sebaran tersebut menjadikan persoalan ini membutuhkan penanganan lintas wilayah, dengan melibatkan pemerintah kedua kabupaten serta instansi pertanahan dan kehutanan terkait.
Masyarakat adat berharap pemeriksaan tidak hanya berfokus pada satu titik lokasi, tetapi mencakup keseluruhan 47 hektare agar tidak ada bidang tanah yang terabaikan dalam proses penyelesaian.
PETA SITUASI TERCANTUM 32,16 HEKTARE
Persoalan ini juga diperkuat dengan keberadaan peta situasi berjudul Lokasi Tanah yang Disengketakan antara PT Vale dengan Keluarga Rumpung Lasapi.
Dalam peta tersebut, area yang ditandai dengan poligon merah tercatat seluas 32,16 hektare.
Peta memperlihatkan titik-titik koordinat, akses jalan, kawasan hutan, lahan terbuka, serta garis batas administrasi Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di dalamnya juga ditampilkan posisi Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
Pada bagian bawah peta tercantum keterangan bahwa pembuatannya dilakukan oleh Tim Lintas Sektoral Penanganan Konflik Lahan di PT Vale Indonesia Tbk.
Perbedaan angka antara keseluruhan lahan yang dipersoalkan masyarakat adat, yakni 47 hektare, dengan poligon 32,16 hektare dalam peta menjadi hal penting yang membutuhkan penjelasan.
Apakah peta 32,16 hektare hanya menggambarkan sebagian objek sengketa? Bagaimana posisi sisa lahan dari keseluruhan 47 hektare? Apakah seluruh bidang tanah telah masuk dalam proses verifikasi?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pencocokan peta, koordinat, dokumen pertanahan, riwayat penguasaan, dan dokumen perizinan perusahaan.
SOMASI IR. GUSTI RIADI DIJAWAB LANGSUNG DIREKSI PT VALE
Sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan, persoalan ini telah melalui rangkaian korespondensi resmi antara Ir. Gusti Riadi dan PT Vale Indonesia Tbk.
Ir. Gusti Riadi sebelumnya melayangkan tiga surat somasi kepada perusahaan, masing-masing tertanggal 1 Juni 2026 (Somasi I), 8 Juni 2026 (Somasi II), dan 14 Juni 2026 (Somasi III).
Menanggapi ketiga somasi tersebut, PT Vale menerbitkan surat Nomor 01214/CEO-J/VII/2026 tertanggal 24 Juni 2026.
Surat tanggapan itu ditandatangani langsung oleh Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk., Bernardus Irmanto, bersama Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer, Budiawansyah.
Dalam surat tersebut, PT Vale menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha dan operasional perusahaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perizinan yang dimiliki.
Perusahaan juga menyatakan terbuka terhadap dialog dan ruang diskusi dengan masyarakat.
Namun, PT Vale secara tegas menolak dalil-dalil dalam somasi yang disampaikan Ir. Gusti Riadi. Perusahaan menilai terdapat ketidakjelasan alasan dan tuntutan serta kontradiksi antara tuduhan dengan fakta yang menurut perusahaan sebenarnya terjadi.
Bahkan, pada salah satu poin tanggapannya, PT Vale menyampaikan dugaan bahwa Gusti Riadi telah melakukan dan menggerakkan sejumlah orang untuk melakukan perambahan di kawasan hutan dalam wilayah PPKH PT Vale di Bahodopi.
Perusahaan meminta aktivitas yang dianggap melanggar hukum dihentikan dan menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran di wilayah operasionalnya.
Pernyataan tersebut merupakan posisi resmi perusahaan dalam menjawab somasi, bukan penetapan hukum terhadap pihak yang disebutkan.
Kini, setelah verifikasi lapangan berlangsung di Desa Ululere, hubungan antara objek tanah yang diverifikasi dengan wilayah PPKH yang disebutkan dalam surat tanggapan PT Vale perlu diperjelas melalui dokumen dan koordinat resmi.
MASYARAKAT ADAT BUNGKU RUMPUNG LASAFI: KAMI TIDAK MENGINGINKAN KONFLIK
Perwakilan Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi, Muh Juari, S.Ag., S.H., menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menginginkan konflik dengan pihak mana pun.
“Kami tidak menginginkan konflik dengan siapa pun. Kami hanya ingin hak keluarga dan masyarakat dihormati, dan ada kepastian hukum atas tanah yang kami kuasai secara turun-temurun,” ujarnya.
Apresiasi khusus juga disampaikan kepada Kapolres Morowali beserta seluruh jajaran, Pemerintah Kabupaten Morowali dan pemerintah setempat, manajemen PT Vale Indonesia Tbk., seluruh aparat yang mendukung verifikasi, serta masyarakat adat yang tetap menjaga situasi kondusif.
TUJUH HAL YANG MENUNGGU KEJELASAN
Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi berharap verifikasi tidak berhenti pada pengukuran fisik. Ada sejumlah hal yang harus mendapatkan kepastian:
- Status dan batas keseluruhan lahan sekitar 47 hektare.
- Validitas peta situasi yang mencantumkan poligon 32,16 hektare.
- Kesesuaian titik koordinat dengan kondisi faktual di lapangan.
- Riwayat dan bukti penguasaan tanah Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi.
- Kesesuaian lokasi dengan dokumen PPKH dan perizinan PT Vale.
- Penjelasan perbedaan luas 47 hektare dengan 32,16 hektare.
- Tindak lanjut pemeriksaan lintas wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Pemerintah daerah, ATR/BPN, instansi kehutanan, serta pihak terkait diharapkan mengawal proses tersebut secara objektif, transparan, dan profesional.
HAK MASYARAKAT ADAT DAN KEPASTIAN HUKUM HARUS DIHORMATI
Persoalan ini bukan sekadar perbedaan angka luas tanah atau penentuan garis batas di atas peta. Di dalamnya terdapat riwayat penguasaan, identitas masyarakat adat, bukti sejarah, serta kepentingan kepastian hukum yang harus diperhatikan.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.
Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Karena itu, penyelesaian persoalan antara PT Vale dan Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi harus mengedepankan pembuktian, keterbukaan dokumen, dan penghormatan terhadap hak semua pihak.
Bagi Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi, satu langkah penting telah dilalui melalui verifikasi lapangan 11 November 2026. Namun, perjuangan memperoleh kepastian hukum belum selesai.
47 hektare harus diperiksa secara menyeluruh. Peta 32,16 hektare harus dijelaskan secara transparan. Identitas dan hak Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi harus dihormati.
Sebab, persoalan tanah tidak harus diselesaikan melalui pertentangan, melainkan melalui dialog, pembuktian, keterbukaan, dan penegakan hukum yang adil.
Masyarakat Adat Bungku Rumpung Lasafi tidak meminta keistimewaan. Mereka menuntut hak, penghormatan terhadap sejarah penguasaan tanah, dan kepastian hukum.
