Suara Seni, Palopo — Komando Wilayah Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Luwu Raya resmi dilantik untuk periode 2025–2027, Jum’at, 8 Mei 2026.
Mengusung tema “Menyatukan Barisan, Mewujudkan Cita-cita Revolusi GAM”, momentum ini tidak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi juga panggung konsolidasi gerakan mahasiswa yang menegaskan sikap kritis terhadap kekuasaan.
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil, serta unsur TNI dari Dandim setempat, dan perwakilan Komando Pusat GAM.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rudi Arianto, S.H., selaku Dewan Perjuangan GAM Luwu Raya, dengan prosesi pelantikan dipandu oleh Muh. Ardianto Palla, S.H.
Ketua panitia pelaksana, Muh. Gilang Al Fahrizi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan agenda tersebut, baik dalam bentuk dukungan materi maupun non-materi.
“Terima kasih kepada seluruh senior dan pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam pelantikan ini,” ujar Gilang.
Dalam prosesi tersebut, Ahmad Hanifulla resmi dilantik sebagai Panglima Komando Wilayah GAM Luwu Raya periode 2025–2027.
Dalam pidato perdananya, ia menegaskan arah baru kepemimpinannya yang akan lebih progresif dan konfrontatif terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
“GAM akan terus menjadi ‘hantu’ bagi penguasa yang zalim. Prinsip perjuangan kami sederhana: penindasan adalah musuh abadi, demokrasi kerakyatan adalah jalan, dan kemenangan rakyat adalah tujuan,” tegas Hanifulla.
Ia juga memastikan bahwa GAM Luwu Raya akan berdiri di garis depan dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah, khususnya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Tak hanya pelantikan, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan dialog mahasiswa bertajuk “Satu Tahun Perjalanan MBG, Stop atau Lanjut?” yang mengupas polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akmal Mahyuddin, salah satu narasumber, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi program tersebut. Ia menilai transparansi masih menjadi persoalan serius, terutama terkait insiden keracunan makanan.
Sementara itu, Fitra Dwi Maudi justru melontarkan kritik lebih keras. Ia meragukan eksistensi dan efektivitas program tersebut.
“MBG ini patut diduga hanya menjadi pemborosan anggaran, baik dari aspek kesehatan maupun pendidikan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Eka Putri Fadilah yang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), kelayakan dapur, hingga kualitas gizi makanan yang disalurkan.
Ahmad Hanifulla, yang juga tampil sebagai narasumber, menyoroti besarnya anggaran program MBG yang disebut mencapai Rp306 triliun. Ia mempertanyakan dasar regulasi program tersebut.
“Selama satu tahun berjalan, banyak ketimpangan yang terjadi. Bahkan saya melihat belum ada regulasi kuat yang mengikat program ini, selain instruksi dari Prabowo Subianto. Jika benar demikian, maka program ini layak dihentikan dan dievaluasi total,” tegasnya.
Pelantikan GAM Luwu Raya kali ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan penegasan arah gerakan mahasiswa yang lebih berani, kritis, dan siap berhadapan langsung dengan kekuasaan—demi memastikan suara rakyat tidak kembali dibungkam oleh kepentingan elit.
