SuaraSeni.Online//Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui audiensi bersama Forum Lingkaran Pekalongan Jaya (Forlindo Jaya) dan LSM Pejuang 24 yang menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Alun-Alun Kajen, Jumat (17/7/2026).
Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, menerima langsung perwakilan massa dan menegaskan bahwa kritik maupun masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Kami mengapresiasi Forlindo Jaya dan Pejuang 24 yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dukungan sekaligus kritik yang disampaikan menjadi energi positif bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam setiap kebijakan,” ujar Sukirman.
Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan strategis mengemuka, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesejahteraan nelayan, kebijakan penghentian kontrak tenaga outsourcing, hingga tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kata Sukirman, akan menelaah setiap masukan secara cermat sebelum menentukan langkah tindak lanjut.
Khusus terkait tenaga outsourcing yang kontraknya tidak diperpanjang, Sukirman menegaskan pemerintah akan melakukan verifikasi secara objektif. Menurutnya, perlu dipastikan apakah kebijakan tersebut murni didasarkan pada evaluasi kinerja atau terdapat faktor lain yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Menanggapi aspirasi mengenai dugaan praktik jual beli jabatan, Sukirman menyebut isu tersebut merupakan persoalan yang pernah mencuat pada masa lalu dan tidak pernah terbukti secara hukum. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip integritas, terutama di tengah proses penataan pejabat struktural yang sedang berlangsung.
“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prinsip profesionalisme. Pemerintah tidak memberi ruang bagi praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Sukirman mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya, Islah, menegaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi tersebut lahir dari kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Pekalongan. Ia berharap berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Semua peristiwa harus menjadi pelajaran bersama. Mari kita bergandengan tangan membangun Kabupaten Pekalongan dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan pengawasan yang konstruktif,” katanya.
Menurut Islah, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mengawal jalannya pemerintahan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah sembari memberikan masukan yang membangun demi kemajuan Kabupaten Pekalongan.
Aksi berlangsung dengan tertib dan diakhiri melalui dialog antara perwakilan massa dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.
