Suaraseni.com, Ketapang, Kalimantan Barat – Kembalinya operasional SPBU 64.788.16 di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, memantik gelombang pertanyaan baru di tengah masyarakat.
Setelah sebelumnya dinyatakan menjalani masa pemeliharaan oleh Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sempat menjadi sorotan publik itu kini kembali melayani penyaluran BBM subsidi.
Namun alih-alih menjawab keresahan warga, dibukanya kembali SPBU tersebut justru memunculkan dugaan adanya persoalan yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan hasil pengawasan, evaluasi, maupun tindak lanjut atas berbagai laporan yang selama ini beredar terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi. Hingga kini, publik belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama masa pemeliharaan berlangsung.
“Kami hanya melihat SPBU kembali buka. Tapi masyarakat tidak pernah diberi penjelasan apa hasil pemeriksaannya, apa temuan pengawasannya, dan apakah ada pelanggaran atau tidak,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dari Pemeliharaan ke Operasional, Publik Menunggu Transparansi
Polemik SPBU Sungai Laur bukanlah isu yang muncul dalam semalam. Pada 8 Juni 2026 lalu, warga bahkan menggelar aksi damai sebagai bentuk protes sekaligus tuntutan agar pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPBU tersebut.
Aksi itu menjadi sinyal kuat bahwa persoalan yang berkembang di tengah masyarakat belum sepenuhnya terjawab.
Kini, setelah SPBU kembali beroperasi, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah proses pemeliharaan yang dilakukan hanya menyentuh aspek teknis fasilitas, atau juga mencakup evaluasi terhadap tata kelola distribusi BBM subsidi yang menjadi sumber polemik selama ini?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat BBM subsidi merupakan program negara yang menggunakan anggaran publik dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima.
Dugaan Permainan Oknum Jadi Perbincangan
Di tengah minimnya informasi resmi, berbagai spekulasi mulai berkembang di masyarakat. Tidak sedikit warga yang mempertanyakan kemungkinan adanya permainan antara oknum pengusaha, pihak pengawas, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam rantai distribusi BBM subsidi.
Meski demikian, dugaan tersebut hingga saat ini belum memiliki pembuktian hukum dan karenanya tidak dapat dijadikan kesimpulan.
Namun satu hal yang tidak bisa dibantah adalah munculnya krisis kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Ketika sebuah SPBU yang sempat menjadi sorotan kembali beroperasi tanpa penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat, ruang spekulasi akan terbuka dengan sendirinya.
LPK RI Kalbar: Publik Berhak Tahu
Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat, Muhammad Najib, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui hasil pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan.
“Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi, maka harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik,” tegas Najib.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghindari munculnya berbagai asumsi negatif yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawas.
“Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya,” katanya.
Regulasi Tegas, Penegakan Hukum Ditunggu
Negara sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang jelas terkait penyalahgunaan BBM subsidi.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa setiap pihak yang menyalahgunakan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengatur secara tegas mekanisme distribusi serta kelompok penerima BBM subsidi.
Artinya, persoalan bukan terletak pada ketersediaan aturan, melainkan sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu.
Menunggu Jawaban Pertamina dan BPH Migas
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi terbaru dari pihak pengelola SPBU 64.788.16 Sungai Laur, Pertamina Patra Niaga maupun BPH Migas mengenai hasil evaluasi pasca-pemeliharaan dan dasar dibukanya kembali operasional SPBU tersebut.
Publik kini menanti jawaban yang sederhana namun penting: apakah seluruh proses pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya, atau justru ada fakta-fakta yang belum diungkap ke ruang publik?
Sebab dalam persoalan BBM subsidi, yang dipertaruhkan bukan hanya soal distribusi energi, melainkan juga kredibilitas pengawasan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Media ini membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sumber: Muhammad Najib, Divisi Humas LPK RI Kalimantan Barat.
